Minggu, 06 Oktober 2013

Koperasi solusi Menguntungkan

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia
§  Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang dapat menyalurkan berbagai penyediaan fasilitas pinjaman terutama untuk bidang usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan kredit dan pinjaman serta simpanan yang menguntungkan bagi para anggota.
Begitupun dengan KSP Artha Mulia adalah koperasi simpan pinjam Di bidang simpanan KSP Artha Mulia dapat menghimpun dana masyarakat dalam lingkup terbatas dalam bentuk Tabungan dan Simpanan Berjangka. Dibidang pinjaman KSP ini dapat menyalurkan berbagai penyediaan fasilitas pinjaman terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

§  Sejarah Perjalanan KSP Artha Mulia
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mulia didirikan oleh Bp.  Handoko Adimulyo, SE bersama 19 (sembilan belas) anggota pendiri yang lain di Semarang pada tanggal 11 September 2006. Koperasi ini disahkan oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 546/BH/MENEG.I/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006, sebagai Koperasi Primer Tingkat Nasional.
Walaupun Koperasi ini masih berusia muda, tetapi bagi Bp. Handoko Adimulyo, SE, mengelola Lembaga Keuangan Mikro bukan merupakan hal yang baru. Dilandasi pengalaman serta keinginan untuk mengembangkan usaha dibidang keuangan mikro yang lebih modern dan lebih profesional dengan jaringan yang lebih luas, didirikanlah KSP Artha Mulia ini.     
            Inisiatif untuk mempercepat pertumbuhan KSP Artha Mulia ini muncul pada akhir tahun 2008. Saat itu Bp.Handoko Adimulyo, SE membentuk Tim Asistensi Ketua yang terdiri dari beberapa profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tim tersebut terdiri dari Ir. Agus Saswoyo, MM, (Bidang Pengawasan), Drs. Sumaryanto (Bidang Pengembangan), Pahala Santi Devi, SE (Bidang Pemasaran), Celly Murniningsih, SH (Bidang Pinjaman) dan Trioni A. Lasso (Bidang Sispro).       
Tim tersebut kemudian menetapkan Road Map KSP Artha Mulia 5 (lima) tahunan, yang secara gradual telah menumbuhkan kepercayaan yang besar dari masyarakat Semarang dan sekitarnya. 

            Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama, yang membuat KSP Artha Mulia tumbuh secara signifikan baik di bidang usaha, jaringan maupun kelembagaan serta dapat lebih berperan dalam tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia.

·         Konsep Koperasi Negara Berkembang
Menurut saya, KPS Artha Mulai termasuk Koperasi Negara Berkembang karna koperasi ini berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Terbukti karna Koperasi Artha Mulia sudah berbadan hukum dengan legalitas Badan Hukum No : 546/BH/Meneg.I/X/2006. Dan juga adanya dukungan dari Menkop dan Pemerintah.

§  Prinsip Koperasi Simpan Pinjam
Menurut saya, KPS Artha Mulai termasuk Prinsip Koperasi Undang-undang nomor 25 tahun 1992  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelola dilakukan secara demokratis., Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.

§  Aliran Koperasi        
            Aliran  persemakmuran, memandang koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. 
Menurut saya, Koperasi Artha Mulia termasuk aliran persemakmuran karna Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat daerah kerja pada umumnya dan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Menjadi gerakan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.           

§  Tujuan Koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam  rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dilihat dari Visi Koperasi Artha Mulia, Koperasi sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dan menjadi gerakan ekonomi rakyat, harus bisa menjadi mitra yang selalu menjadi solusi yang tepat dan cepat bagi UMKM.
Menurut saya, Koperasi Artha Mulia menggunakan bentuk Organisasi Di Indonesia Karna Koperasi Artha Mulia dengan Struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia, yaitu terdapatnya:
o   Rapat Anggota
o   Pengurus
o   Pengawas
o   Pengelola

§  Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi KSP Artha Mulia, yaitu:
o   Rapat Anggota
o   Pengurus: Ketua, Sekertaris, dan Bendahara
o   Pengawas
o   Pengelola : Manajer

§  Pola Manajemen
Pengurus:
o   Ketua : Handoko Adimulyo, SE.
o   Sekretaris : Celly Murniningsih, SH.
o   Bendahara : Pahala Santi Devi, SE.
Pengawas :
·         Ketua : Lina Susanti, SE, Akt
·         Anggota : Ir. Agus Saswoyo, MM
·         Anggota : Ratna Puspitasari
Pengelola :
1.      Asisten Ketua Bid. Pengembangan : -
2.      Asisten Ketua Bid. Pinjaman & Sispro : Trioni A. Lasso
3.      Manajer KPO : Wiryawan Sarwono
4.      Manajer Cab. Magelang : Sugiarto
5.      Manajer Cab. Temanggung : Djoko Mudjianto
6.      Manajer Cab. Salatiga : Celly Murniningsih
7.      Manajer Cab. Kartasura : Ruth Adiani SP
8.      Manajer Cab. Semarang : Bambang Agus Susanto & Dilievia Peptinata M
9.      Manajer Cab. Sleman : Nur Maulana
10.  Manajer Cab. Malang : Agustinus Budi Satriya
11.  Manajer Cab. Kebumen : Eko Mulisyarso
12.  Manajer Cab. Kediri : -
13.  Manajer Cab. Klaten : Ary Budhi Prasetyo
14.  Manajer Cab. Sidoarjo : Bambang Agus Priyanto
Sumber:
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. Dari buku Koperasi Teori dan Praktek . Penerbit Erlangga

Jumat, 10 Mei 2013

TUGAS 3


BAB I
PENDAHULUAN

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.
Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.
Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967)  untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.
Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.
Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.
Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

RUMUSAN MASALAH

          Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyan-pertanyaan sebagai berikut :
1.      Apa pengertian dari penanaman modal dalam negeri ?
2.      Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Indonesia ?
3.      Apa syarat-syarat untuk penanaman modal dalam negeri ?
4.      Bagaimana tata cara dalam menyelenggarakan penanaman modal dalam negeri ?
5.      Bagaimana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  menilai penanaman modal dalam negeri di Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
A. Pengertian
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.
Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

B.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PMDN
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Indonesia, yaitu :

·         Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan
·         Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa
·         Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
·         Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta
·         Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri
·         Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing
·         Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif
·         Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
·         Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)
·         Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia
·         Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara
·         PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum
·         PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan
·         Potensi dan karakteristik suatu daerah
·         Budaya masyarakat
·         Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
·         Peta politik daerah dan nasional
·         Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

C. Syarat-syarat PMDN 
·         Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung
·         Pelaku Investasi : Negara dan swasta.  Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia
·         Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah
·         Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll
·         Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah
·         Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

D. Tata Cara PMDN 
Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.
·         Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.
·         Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN
·         BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN
·         Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap
·         Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;
·         Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal
·         Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal


E. PMDN Meningkat
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp38,5 triliun, naik Rp10,3 triliun dibanding periode yang sama tahun 2009.
Wakil Kepala BKPM Yus’an di Jakarta, Minggu (31/10), mengatakan, nilai realisasi investasi dalam negeri selama periode Januari-September 2010 juga lebih tinggi dibanding total realisasi penanaman modal dalam negeri selama tahun 2008 dan 2007.
Menurut dia, nilai investasi dalam negeri selama tahun 2008 sekitar Rp20 triliun dan pada 2007 sebanyak Rp34,8 triliun.
Menurut data BKPM, investasi dalam negeri pada sektor tanaman pangan dan perkebunan merupakan yang paling besar, mencakup 76 proyek dengan nilai total Rp4,5 triliun, kemudian disusul investasi bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi yang terdiri atas 13 proyek dengan nilai total Rp3,1 triliun.
Sementara investasi dalam negeri pada sektor industri makanan terdiri atas 34 proyek dengan nilai Rp2,8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi meliputi 20 proyek bernilai total Rp1,4 triliun; dan investasi pada sektor jasa lain berjumlah 33 proyek bernilai total Rp1,1 triliun.
Lokasi penanaman modal dalam negeri paling banyak berada di Kalimantan Tengah (Rp2,8 triliun dengan 23 proyek); DKI Jakarta (Rp2,5 triliun, 27 proyek); Jawa Barat (Rp1,9 triliun, 41 proyek); Kalimantan Timur (Rp1,8 triliun, 20 proyek) dan Jawa Timur (Rp1,8 triliun, 30 proyek).


KESIMPULAN

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

SARAN
·         Indonesia harus bisa membenahi terlebih dahulu sistem politik dan hukum agar para investor akan lebih banyak yang tertarik untuk menginvestasi di Indonesia.
·         Tidak mempersulit para investor dengan peraturan – peraturan yang menyebabkan mereka tidak mau berinvestasi.
·         Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya dengan memberikan pelatihan – pelatihan tentang industrilialisasi.
·         Jangan selalu menjadi pekerjanya saja tapi cobalah untuk menjadi seseorang yang mengendalikan para pekerja dari luar.
·         Memperbaiki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan bagi para investor maupun para pekerjanya.
·         Perusahaan memberikan asuransi jiwa pada para pekerjanya. Sehingga mereka terlindungi dalam pekerjaannya.

REFERENSI


NAMA KELOMPOK GANJIL :
1.      DIAN SETYANINGRUM                                                    22212041
2.      DWI SUKMAWATI                                                              22212311
3.      NANDA PUTRANTI PRATIWI                                          25212239
4.      SILFIA YURIANANTIKA                                                  27212007
KELAS:
            1EB14