TUGAS 3

BAB I

PENDAHULUAN

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967)  untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

RUMUSAN MASALAH

          Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyan-pertanyaan sebagai berikut :

1.      Apa pengertian dari penanaman modal dalam negeri ?

2.      Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Indonesia ?

3.      Apa syarat-syarat untuk penanaman modal dalam negeri ?

4.      Bagaimana tata cara dalam menyelenggarakan penanaman modal dalam negeri ?

5.      Bagaimana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  menilai penanaman modal dalam negeri di Indonesia ?

PEMBAHASAN

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

A. Pengertian

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

B.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PMDN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di Indonesia, yaitu :

·         Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan

·         Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

·         Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia

·         Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swasta

·         Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri

·         Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing

·         Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif

·         Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

·         Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

·         Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia

·         Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara

·         PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum

·         PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan

·         Potensi dan karakteristik suatu daerah

·         Budaya masyarakat

·         Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

·         Peta politik daerah dan nasional

·         Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

C. Syarat-syarat PMDN 

·         Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

·         Pelaku Investasi : Negara dan swasta.  Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

·         Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

·         Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

·         Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah

·         Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

D. Tata Cara PMDN 

Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.

·         Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

·         Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN

·         BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN

·         Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

·         Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;

·         Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal

·         Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal

E. PMDN Meningkat

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp38,5 triliun, naik Rp10,3 triliun dibanding periode yang sama tahun 2009.

Wakil Kepala BKPM Yus’an di Jakarta, Minggu (31/10), mengatakan, nilai realisasi investasi dalam negeri selama periode Januari-September 2010 juga lebih tinggi dibanding total realisasi penanaman modal dalam negeri selama tahun 2008 dan 2007.

Menurut dia, nilai investasi dalam negeri selama tahun 2008 sekitar Rp20 triliun dan pada 2007 sebanyak Rp34,8 triliun.

Menurut data BKPM, investasi dalam negeri pada sektor tanaman pangan dan perkebunan merupakan yang paling besar, mencakup 76 proyek dengan nilai total Rp4,5 triliun, kemudian disusul investasi bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi yang terdiri atas 13 proyek dengan nilai total Rp3,1 triliun.

Sementara investasi dalam negeri pada sektor industri makanan terdiri atas 34 proyek dengan nilai Rp2,8 triliun; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi meliputi 20 proyek bernilai total Rp1,4 triliun; dan investasi pada sektor jasa lain berjumlah 33 proyek bernilai total Rp1,1 triliun.

Lokasi penanaman modal dalam negeri paling banyak berada di Kalimantan Tengah (Rp2,8 triliun dengan 23 proyek); DKI Jakarta (Rp2,5 triliun, 27 proyek); Jawa Barat (Rp1,9 triliun, 41 proyek); Kalimantan Timur (Rp1,8 triliun, 20 proyek) dan Jawa Timur (Rp1,8 triliun, 30 proyek).

KESIMPULAN

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

SARAN

·         Indonesia harus bisa membenahi terlebih dahulu sistem politik dan hukum agar para investor akan lebih banyak yang tertarik untuk menginvestasi di Indonesia.

·         Tidak mempersulit para investor dengan peraturan – peraturan yang menyebabkan mereka tidak mau berinvestasi.

·         Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya dengan memberikan pelatihan – pelatihan tentang industrilialisasi.

·         Jangan selalu menjadi pekerjanya saja tapi cobalah untuk menjadi seseorang yang mengendalikan para pekerja dari luar.

·         Memperbaiki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan bagi para investor maupun para pekerjanya.

·         Perusahaan memberikan asuransi jiwa pada para pekerjanya. Sehingga mereka terlindungi dalam pekerjaannya.

REFERENSI

http://www.antaranews.com/berita/1288524212/penanaman-modal-dalam-negeri-naik

http://www.detikfinance.com/read/2010/06/07/173053/1373466/4/investasi-asing-capai-us–345-miliar-hingga-juni-2010

http://dte.gn.apc.org/fifdi.html

http://www.indietours.com/component/content/article/57-penanaman-modal/551-2-pmdn-penananaman-modal-dalam-negeri-.html

http://selidik86.blogspot.com/2013/02/makalah-kewirausahaan-investasi-atau.html

NAMA KELOMPOK GANJIL :

1.      DIAN SETYANINGRUM                                                    22212041

2.      DWI SUKMAWATI                                                              22212311

3.      NANDA PUTRANTI PRATIWI                                          25212239

4.      SILFIA YURIANANTIKA                                                  27212007

KELAS:

            1EB14

 

TUGAS 4

1.      Jelaskan jika terjadi peredaran uang di Indonesia dianggap dapat menimbulkan inflasi maka BI sebagai pelaksana kebijakan monetermelakukan tindakan apa saja?

Jawab :

1)     Politik diskonto (discount policy)       
            Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga (diskonto). Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya jika suku bunga turun dapat menambah jumlah uang yang beredar. Jadi, politik diskonto adalah kebijakan bank yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga. “Bank sentral memegang peranan dalam perubahan tingkat suku bunga bank”.

2)     Politik pasar terbuka (open market policy)   
            Dengan politik pasar terbuka bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka akan memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya jika bank sentral menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran. Jadi, politik pasar terbuka adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga.

3)     Politik pembatasan kredit (plafon credit policy)    
            Dengan politik ini kredit yang akan diberikan kepada masyarakat dilakukan pemilihan atau seleksi dan menentukan mana yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit (kuantitas) dan sifat kredit (kualitas), sehingga dapat memengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat. Jadi, politik pembatasan kredit adalah membatasi pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.

4)     Politik uang ketat (tight money policy) artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.

5)     Politik cadangan kas (cash ratio policy)      
            Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum, dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan, sehingga dapat memengaruhi jumlah uang beredar. Jadi, politik cadangan kas adalah kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.

2.      Faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional? (Jelaskan)

Jawab :

a.       Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap Negara 

Sumber daya alam di suatu negara memang terbatas, terutama menyangkut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara berbeda-beda.  Jarang sekali ada suatu negara dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu masing-masing negara harus melakukan pertukaran seperti kegiatan ekspor dan impor.

2. Efisiensi (penghematan biaya produksi)

Dengan adanya perdagangan internasional suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil.

3. Tingkat teknologi yang digunakan setiap Negara

Beberapa negara yang telah menggunakan teknologi lebih modern dapat memproduksi barang dengan harga lebih murah dan berkualitas daripada yang menggunakan teknologi sederhana. Sebagai contoh Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang telah maju dalam teknologi pembuatan mobil. Oleh karna itu, suatu  negara dapat memaksimalkan kemampuan produksinya dengan cara mempelajari teknik produksi dan manajemen produksi yang lebih modern sehingga akan mempercepat pertambahan produksi nasional.

4. Selera

Indonesia mengimpor buah apel dari Amerika Serikat padahal buah apel dapat dihasilkan di dalam negeri. Contoh Buah apel dari Amerika Serikat menurut sebagian orang lebih mengundang selera dibandingkan buah apel lokal. Selain itu produk luar negeri menggunakan kemasan yang menarik dan harga yang lebih murah sehingga banyak masyarakat yang beralih pada produk luar negeri.

e.       Kebutuhan Devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan negara, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap perdagangan internasional adalah faktor sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan (hankam).

3.      Sebutkan ciri-ciri suatu negara yang telah berhasil membangun negara jika dilihat dari... (min 5)

Jawab:

Negara yang berhasil tidak selalunya berasal dari negara yang telah maju, bukan pula negara berkembang pula itu adalah negara yang gagal. Dari beberapa sumber yang saya pelajari terdapat beberapa ciri negara yang berhasil dalam artian berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai negara:

1.    Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Negara yang berhasil pastinya dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. serta menjamin keamanan. ketika negara tidak bisa menghadirkan keamanan, maka kemakmuran dan fungsi sosial sudah pasti ikut runyam. Contoh : Penjagaan perbatasan yang intensif oleh TNI

2.    Keadilan

Dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Contoh : Penegakkan hukum melalui lembaga peradilan.

3.    Pengaturan dan Ketertiban  

Negara yang mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh : UU tentang Tindak Pidana Korupsi.

4.    Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara yang telah mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. contoh : pelatihan tenaga siap kerja.

5.    Peningkatan kualitas hidup

Negara yang telah berhasil pastinya memiliki penduduk yang berhasil pula melalui kinerja pemerintahan Negara yang menjalankan fungsi Negaranya dengan baik. Dengan begitu terjadilah peningkatan kualitas hidup yang lebih tinggi. Contoh: pendapatan perkapita negara yang tinggi.

4.      Benarkah inflasi selalu merugikan? Jelaskan pendapat anda (50 kata)

Jawab:
            Tidak, karna inflasi dapat bersifat menguntungkan atau merugikan tergantung pada besar atau tidaknya inflasi yang terjadi.  Apabila inflasi itu ringan, akan berpengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu Inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya.  Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus akan  meningkatkan pendapatan nasional dan juga membuat orang semangat untuk bekerja keras, menabung dan mengadakan investasi.

Sebaliknya, pada saat terjadi inflasi tak terkendali (Hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, minat orang untuk menabung menjadi berkurang. Karena pada saat inflasi kebanyakan nilai bunga menjadi semakin turun. Dan orang orang akan memilih uangnya agar digunakan dalam investasi. Inflasi dapat menyebabkan perubahan pendapatan masyarakat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan mengalami kerugian sehingga hidup mereka semakin menurun.     

Sumber:

o   http://www.plengdut.com/2013/02/inflasi.html

o   http://economyarka9bungtomo.blogspot.com/2012/10/faktor-faktor-penyebab-timbulnya.html

o   http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/11/faktor-faktor-perdagangan-internasional.html

o   http://uchiemot.blogspot.com/2011/05/dampak-yang-ditimbulkan-oleh-inflasi.html

o   http://hbagasena.wordpress.com/2013/05/